Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Usaha Menengah Kecil, dan Mikro di Indonesia
Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk membantu pelaku bisnis dari segi permodalan dan meningkatkan laju perekonomian di Indonesia. Sasaran utama dari program ini adalah pelaku Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM).
Pengusaha UMKM yang memerlukan modal untuk usaha mereka dapat mengajukan kredit ke bank-bank mitra pemerintah tanpa menggunakan aset kepemilikan yang dijadikan agunan karena pemerintah telah menyediakan program penjaminan atau disebut juga dengan Imbal Jasa Penjaminan (IJP). Keuntungan lain dari pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini adalah proses yang relatif singkat dan tidak berbelit-belit karena bank mitra KUR berhak memutuskan secara mandiri kelayakan usaha yang akan diberikan kredit, disamping bunga kredit yang rendah. Besar dana KUR adalah 20 juta rupiah untuk KUR Mikro dan kisaran 20 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah untuk KUR Ritel.
Program KUR sendiri mulai dilaksanakan pada tahun 2008 dan didukung oleh enam bank pelaksana yaitu BRI, BNI, BTN, Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Bukopin, serta dua perusahaan penjamin, yaitu Perum. Sarana Pengembangan Usaha dan PT. Asuransi Kredit Indonesia. Pada tahun 2012, bank pelaksana KUR bertambah menjadi 26 Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan 7 bank umum di Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat dilihat di website resmi Komite Kredit Usaha Rakyat: http://komite-kur.com/. (RD)
Sumber:
Butuni, J. Al. “Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai Praktek Administrasi Publik.” (2014): Academia. (http://www.academia.edu/4834644/Kebijakan_Kredit_Usaha_Rakyat _KUR_sebagai_Praktek_ Administrasi_Publik). August 21, 2015.
Saepudin. “Salinan Keputusan Menko Perekonomian No. 22 Tahun 2009 Tentang Komite KUR.” (2009): Komite KUR. (http://komite-kur.com/article-52-salinan-keputusan-menko-perekonomian-no-22-tahun-2009-tentang-komite-kur.asp). August 21, 2015.